IMCNews.ID, Jambi - Bawaslu Provinsi Jambi menggelar Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganam Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 di Siwsbell Hotel, Selasa (26/10/2021).
Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Bawaslu RI, Ratna Dewi Petta Lolo selaku penggagas buku. Kemudian, penanggap buku Donny Yusra sebagai Koordinator Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Unja dan Dekan FH Unja Dr Usman.
Lalu hadir pula Prof Sukamto Satoto. Selanjutnya, pelapor pelanggaran di Jambi, perwakilan parpol dan sejumlah ormas.
Pimpinan Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo mengatakan, jika buku ini membahas bagaimana pengaturan dan problemtaika yang ditemukan Bawaslu di masa pemilihan tahun 2020
"Modus dan problematika tidak jauh berbeda dengan 2017 dan 2018 karena Undang undang yang digunakan sama," katanya.
Bedah buku ini, lannut Ratna menyampaikan ke publik, banyak masalah dengan aturan kita sehingga harus dukungan adovokasi sehingga bisa dilakukan revisi undang-undang.
"Saat ini sudah ada keputusan usulan menarik prolegnas tahun 2021. Pemilu 2024 dengan UU yang sama yang sudah digunakan 2019 dan pemilihan 2024," ujarnya.
"UU yang baik tidak selalu ada perubahan, tapi selama pelaksanaan ada beberapa yg perlu direvisi. Apalagi kita tahu ketok palu berdekatan pada saat pelaksanaan," tambahnya.
Dalam buku ini juga dibahas inkonsistensi hakim dalam dua kasus yang sama tapi keputusan berbeda.
"Kami mengajak masyarakat secara luas khusunya kampus, suara advokasi bisa disuarakan dari penguruan tinggi sehingga tidak ada kepentingan. Aturan harus menjadi salah satu pilar utama untuk membawa pemilihan ke arah yang lebih baik," pungkasnya. (*/IMC01)
Kepercayaan Pasar, Variabel Tak Kasat Mata yang Menentukan Arah Rupiah dan IHSG
Sambut Jamaah Haji Kloter 13, Gubernur Al Haris Minta Maaf atas Kekurangan Layanan
Batik Air Terbang Perdana Jakarta-Bungo, Gubernur: Pemicu Pemerataan Pembangunan
Apresiasi Peran Polantas, Jurnalis di Jambi Berbagi Tali Asih
Gubernur Al Haris Hadiri Pengajian Umum dan Berikan Dukungan Pembangunan Pesantren
Bocoran Soal Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Ada Nama Menteri, Pengusaha, Bupati hingga Ahok